Pemprov Banten Batalkan Rencana Pembelian Randis

SERANG, BANTEN, - Terkait rencana pembelian mobil dinas merk Camry sebesar Rp 2, 8 miliar di tengah pandemi Covid-19 oleh Pemprov Banten, Sekretaris DPRD Banten mengaku sudah dibatalkan.

Baca juga: Ini Komitmen Bersama Polda, Forkopimda dan BNN Perangi Narkoba di Banten

Disebutkan, batalnya pembelian mobil mewah yang sudah tayang di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Banten itu, karena memfokuskan kembali anggaran untuk penanganan Covid-19.

Baca juga: Tata Kelola Pemerintahan, Bupati Irna: Layani Masyarakat Jangan Malehoy

Menurut Sekretaris DPRD Banten, untuk penanganan virus corona yang saat ini mencekam wilayah Banten, banyak anggaran lain yang juga ikut di fokuskan kembali.

Baca juga: Selamatkan Perekonomian Masyarakat, Dirjen PSP Salurkan KUR Kepada Petani Pandeglang

Baca juga: Apresiasi Relawan, Kapolri: Pandemi Covid-19 Bisa Dilalui Kalau Kita Bersatu

“Tidak hanya pembelian mobil Camry yang dibatalkan, namun anggaran lain yang ada di DPRD Banten sebesar Rp 31 miliar juga ikut di-refocusing untuk penanganan Covid-19, ” kata Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: PPKM 4 Resmi Diperpanjang, AMS Distrik Pandeglang Soroti Pilkades Serentak

Lanjutan, timbulnya anggaran pembelian mobil dinas di laman LPSE sebagai bentuk informasi publik.

Dia menyebut, perencanaan itu dilakukan pada tahun anggaran 2020, dengan perkiraan pandemi Covid-19 sudah berakhir pada 2021.

Baca juga: Menteri Sosial Apresiasi Langkah Polisi Ungkap Kasus Dana Bansos

“Awalnya sudah semua memperkirakan pandemi Covid-19 ini berakhir atau melandai 2021. Namun faktanya, pandemi ini belum berakhir, sehingga kami rencana pembelian mobil tersebut, ” katanya kepada media

Ia menuturkan, bahwa seluruh pimpinan di kalangan DPRD Banten tertarik untuk fokus pada masalah mengatasi virus pandemi yang berasal dari negeri Tirai Bambu.

Baca juga: Plt Sekda Banten: Pemerintah Provinsi Berkomitmen Cegah Stunting

“Jadi, bersiaplah pengadaan kendaraan dinas tersebut sampai pada kondisi yang sangat mendukung segalanya.

Karena prioritas semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat, ” papar Deni

Baca juga: Gantikan Trisongko, Menteri PUPR Lantik Ir Yudha Mediawan Menjadi Dirjen Bina Konstruksi

Di tempat berbeda, rencana pembelian mobil mewah ini diapresiasi Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada.

"Jika memang dibatalan dan tidak ditunda, kami sangat mengaperensiasi keputusan itu."

ucapannya

Baca juga: Polda Banten Bersama Korem 064/MY Gelar Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Ciceri

Sebelumnya, Uday Suhada mengaku terkejut dengan munculnya rencana pengadaan mobil mewah di Sekretariat Dewan senilai Rp 2, 8 miliar di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Baca juga: Penguatan WBK, Ombudsman Banten Bersama Ditjen PAS Sambangi Lapas Pemuda Tangerang

“Jika pengadaan mobil dinas itu tetap dilanjutkan, menyakiti hati rakyat.

Sebab, tak nampak sedikit pun sense of crisis dari para penguasa di Banten dalam situasi darurat saat ini, ” kata Uday saat dihubungi melalui WhatsApp pribadinya, (22/07/2021).